Terkait hal ini, anggota Exco PSSI yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI DKI, Gusti Randa menilai bahwa jika Tim Transisi menghentikan kegiatan Pra PON itu sudah sangat menyalahi aturan.
"Kita kecewa dengan terlaksananya Pra PON sepakbola, Asprov DKI masih menunggu kajian dari pihak KONI. Pendapat pribadi saya, kalau Tim Transisi menyetop kegiatan Pra PON, itu sudah sangat menyalahi aturan," ungkap Gusti Randa.
Ketua Umum Asprov DKI ini menilai bahwa kegiatan Pra PON itu bukanlah kegiatan PSSI, karena pertandingan yang terjadi bukanlah pertandingan antar anggota PSSI, melainkan pertandingan antar Provinsi se-Indonesia. Selain itu, izin Pra PON yang melaksanakan adalah KONI karena Pra PON adalah kegiatan KONI.
"Makanya, semua pertandingan-pertandingan dibiayai oleh KONI Provinsi masing-masing atau KONIDA. Selain itu, surat pembekuan terhadap PSSI itu adalah surat pembekuan terhadap kegiatan PSSI, bukan kegiatan KONI. Ini yang harus dibenarkan," sambung Pengacara berdarah Minang ini.
Masih menurut Gusti, jika dikaji lebih dalam, surat Tim Transisi kepada Asprov-Asprov tidaklah sah. Karena Tim Transisi menganggap Pra PON adalah kegiatan PSSI, terlebih surat tidak diakuinya PSSI hanya menghentikan semua kegiatan PSSI. Dihelaskan lebih jauh, kegiatan PSSI itu seperti Liga Nusantara, Piala Suratin ataupun ISL.
"Kenapa Liga Nusantara tidak distop? DKI jalan kok Liga Nusantaranya. Nah, jadi terkesan ini kurang cerdas."