INDOSPORT.COM - Ditangkapnya Imam Nahrawi menimbulkan harapan agar Presiden Jokowi mau menunjuk sosok Menpora dengan latar belakang olahraga yang mau fokus bekerja memajukan olahraga negeri.
Pelantikan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 akan digelar Minggu (20/10/19) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Ini merupakan periode kedua Presiden Joko Widodo memimpin bangsa Indonesia. Setelah pelantikan nanti, tentu saja pengumuman Kabinet Kerja Jilid II jadi yang paling dinantikan.
Salah satu pos yang menarik untuk disorot adalah jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, jelang berakhirnya periode pertama kepemimpinan Jokowi, pos satu ini bikin geger seantero negeri.
Menpora pilihan Jokowi, Imam Nahrawi, harus mengenakan rompi oranye setelah resmi ditahan oleh KPK. Imam terseret kasus dugaan suap dana hibah KONI yang sudah diselidiki KPK dari akhir tahun lalu.
Berita penangkapan Imam Nahrawi mengejutkan banyak pihak karena selama ini Imam dikenal sebagai sosok yang bersih dan jarang diterpa isu miring.
Ditangkapnya Imam pun memaksa Jokowi untuk segera mencari pengganti. Nama Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, dipilih sebagai Plt Menpora.
Penunjukkan Hanif Dhakiri pun tak terlepas dari latar belakangnya yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pos Menpora memang seakan jadi jatah PKB yang notabene adalah partai pendukung pemerintah. Imam Nahrawi sendiri merupakan politisi dari PKB.
Ditangkapnya Imam Nahrawi tentu menyisakkan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia. Di tengah prestasi olahraga Indonesia yang naik-turun, justru orang yang paling bertanggungjawab harus berurusan dengan hukum.
Fakta ini pun mendorong keinginan agar Presiden Joko Widodo menunjuk orang yang berlatar belakang olahraga atau berpengalaman dan benar-benar mengerti di bidang olahraga.
Olahraga saat ini menjadi semacam 'muka bangsa'. Banyak negara di dunia yang dihormati karena prestasi olahraganya, terutama di bidang olahraga populer seperti sepak bola, basket, balap motor, bulutangkis, dsb.
Untuk itu, sudah saatnya Jokowi menjadikan pos Menpora sebagai salah satu sektor startegis dalam pemajuan bangsa. Bukan lagi berdasarkan pembagian jatah politik.
Sarat Politis
Jika menilik rekam jejak menteri pemuda dan olahraga di era reformasi, memang tak kita temukan satu pun sosok yang memiliki latar belakang kuat di bidang olahraga.
Dimulai dari Agung Laksono pada 1998-1999. Agung adalah politikus asal Partai Golkar dan tak memiliki pengalaman di bidang olahraga.
Jabatan Agung dilanjutkan oleh akademisi sekaligus praktisi militer, Juwono Sudarsono, yamg bertugas sebagai interim.
Jabatan Menpora bahkan sempat ditiadakan sebelum akhirnya dimunculkan kembali di era Presiden Megawati.
Saat itu nama Adhyaksa Dault muncul ke permukaan. Sama seperti pendahulunya, Adhyaksa juga bukan praktisi olahraga atau pun orang yang pernah menggeluti bidang olahraga.
Ia merupakan lulusan Doktor Teknik Kelautan. Kelebihannya adalah, ia memiliki rekam jejak di bidang kepemudaan.
Selesai era Adhyaksa, muncul nama Andi Alfian Mallarangeng kader dari Partai Demokrat. Partai Demokrat memang jadi partai penguasa setelah SBY terpilih tahun 2009.
Namun, catatannya sangat mamalukan. Andi jadi tersangka kasus proyek pusat olahraga Hambalang. Jauh sebelum Imam Nahrawi, ternyata, pendahulunya Andi Mallareangeng sudah duluan terseret kasus hukum dan dipenjara.
Andi pun mengundurkan diri pada 2012 dan digantikan oleh Agung Laksono. Agung Laksono hanya seumur jagung sebelum digantikan oleh Roy Suryo.
Lagi-lagi penunjukkan ini sarat politis. Roy yang notabene pakar IT, sekonyong-konyong ditunjuk menjadi Menpora tak lain karena ia juga adalah kader Demokrat.
Setelah era Demokrat berakhir, pemerintahan Joko Widodo menunjuk kader PKB, Imam Nahwari, sebagai Menpora baru. Akhir dari kepemimpinan Imam pun sudah kita ketahui bersama-sama.
Memang kurang adil rasanya jika kita tak menyinggung prestasi-prestasi dari menteri-menteri terdahulu. Misalnya saja Imam Nahrawi yang mampu memimpin Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus penghuni peringkat empat Asian Games 2018
Namun, dugaan kasus suap dana hibah KONI yang menimpa Imam sangat tidak bisa ditoleransi. Apalagi pos ini juga pernah bermasalah dalam kasus proyek olahraga Hambalang yang menjadikan Andi Mallarangeng tersangka.
Tiru Kementerian Lain
Dalam bekerja, tentu saja para Menpora ini dibantu oleh banyak ahli. Inilah yang diyakini membuat menteri-menteri dari kalangan partai 'pede' mengisi pos jabatan. Namun, bukan berarti pemerintah bisa sembarangan saja menunjuk menteri.
Sudah saatnya pos menteri pemuda dan olahraga disamakan dengan menteri keuangan, hukum, atau sosial. Menteri keuangan saja bisa diisi oleh ranah akademisi. Begitu juga dengan hukum dan juga sosial yang sering diisi menteri-menteri dengan latar belakang yang sesuai.
Walau tak mutlak menjamin kesuksesan, namun jelas akan ada perbedaan dalam pendekatan maupun cara kerja menteri-menteri tersebut.
Para menteri ini tak lagi terlibat dalam politik praktis dan segala praktek-prakteknya yang seringkali sarat kepentingan.
Biarkanlah menteri-menteri ini bekerja dengan jiwa sportivitas untuk fokus memajukan olahraga nasional.
Pembagian 'jatah' dalam kabinet memang menjadi risiko demokrasi multipartai. Namun, pemerintahan periode kedua Jokowi harus lebih cermat dalam memilih pos-pos mana yang tak boleh tersentuh politik praktis.
Di Indonesia sendiri banyak orang-orang yang kredibel untuk posisi ini. Marilah beri kesempatan pada mereka untuk memberikan yang terbaik bagi negeri.