KONI Papua Belum Setujui Penggunaan Pemain Profesional di Cabor Futsal PON XX

INDOSPORT.COM - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua belum menyetujui keinginan sejumlah kontingen untuk menggunakan tiga pemain profesional di cabang olahraga futsal pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua, Oktober 2021.

Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Kenius Kogoya mengatakan, Provinsi Papua selaku tuan rumah berharap PON XX menjadi ajang pembinaan untuk pemain-pemain muda. Itu sebabnya, mereka sedikit keberatan dengan keinginan sejumlah kontingen untuk menggunakan pemain senior maupun profesional.

"Kami Provinsi Papua minta sebenarnya tidak perlu karena berkaitan dengan pembinaan. Ini sebenarnya yang senior tidak perlu dimasukkan dalam PON karena itu untuk pembinaan. Tapi ada permintaan seperti itu," kata Kenius kepada sejumlah wartawan olahraga di Jayapura, termasuk INDOSPORT, Sabtu (20/2/21).

Kenius mengatakan, hal tersebut akan diputuskan oleh komite eksekutif (Exco) dalam waktu dekat. Asprov PSSI Papua akan mendampingi Technical Delegate (TD) menemui exco untuk membahas perihal tersebut.

"Soal wacana di cabor futsal akan gunakan tiga pemain profesional dan dua pemain senior itu akan diputuskan oleh Exco. Nanti pengprov akan berangkat bersama TD untuk putuskan itu bersama Exco," ujar Kenius.

1. Tak Ingin Ada Miss Komunikasi

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) PON XX Papua, Suwarno, menegaskan bahwa sudah sepatutnya apa yang telah dirumuskan oleh masing-masing induk cabang olahraga diikuti oleh para kontingen.

Dia tak ingin miss komunikasi terus berlanjut hingga saat pelaksanaan event PON XX.

"Sebetulnya kalau kita berpegang pada hasil yang dipersyaratkan oleh masing-masing induk cabor yah tidak masalah. Saya melihat karena ini ada hubungannya dengan hasil ketentuan yang sudah dibuat oleh induk cabor, ya harus dikembalikan pada induk cabor," ujar Suwarno.

"Mestinya semua akan patuh. Contohnya seperti ditentukan batas umur bebas, hasil kualifikasi kan sudah ada. Kalau nanti ada perubahan lagi kan itu akan rancu karena Pelatda provinsi lain sudah berjalan. Sehingga harus tetap mengikuti induk cabor, karena itu kewenangannya ada di induk cabor," kata Suwarno lagi.