x

Harus Dikembalikan ke Jakarta, PON Diklaim Bisa Hemat Anggaran Miliaran Rupiah

Sabtu, 20 Mei 2023 22:16 WIB
Penulis: Zainal Hasan | Editor: Indra Citra Sena
Logo Pekan Olahraga Nasional (PON).

INDOSPORT.COM - Di tengah suasana euforia kesuksesan timnas Indonesia dan sejumlah cabor lain yang berjaya di SEA Games 2023, Ketum PP PTMSI, Oegroseno, berbicara soal keinginan mengembalikan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke Jakarta. 

"Sejak PON 2000 dilaksanakan di luar Jakarta, dari sisi ekonomi justru banyak meninggalkan masalah, termasuk penyalahgunaan keuangan oleh pejabat publik di daerah yang menjadi tuan rumah PON," kata Oegroseno. 

Oegroseno mengklaim penyelenggaraan PON di Jakatta bisa menghemat anggaran hampir 70 persen. Total tujuh kali hajatan ini berada di luar Jakarta, mulai dari edisi 2000 (Jatim), 2004 (Sumsel), 2008 (Kaltim), 2012 (Riau), 2016 (Jabar), 2020 (Papua), dan 2024 (Aceh-Sumut). 

Enam penyelenggaraan terdahulu di luar Jakarta malah bukan prestasi olahraga yang menonjol, melainkan korupsi. Banyak pejabat daerah tuan rumah seperti Gubernur, Bupati, Wali kota, dsb. masuk penjara gara-gara menilep anggaran PON. 

Alasan yang selalu dipakai sebagai pijakan untuk menjadi tuan rumah PON di daerah adalah pemerataan pembangunan fasilitas olahraga. Tentu tidak selamanya tepat dan bisa dibenarkan. 

Baca Juga

"Fakta membuktikan bahwa usai PON banyak fasilitas olahraga di daerah terbengkalai karena tak terawat dengan baik dan akhirnya teronggok bagaikan bangunan tua. Padahal, ratusan miliar uang negara habis untuk membiayai proyek pembangunannya," tutur Oegroseno. 

Menpora baru Dito Ariotedjo, lanjut Oegroseno, sudah harus mempertimbangkan kembali PON di Jakarta. Pasca-penyelenggaraan ke-21 tahun depan di Aceh-Sumut, dia langsung menghadap Presiden Jokowi dengan misi mengembalikan hajatan akbar ini ke Ibu kota. 

Baca Juga

PON di Jakarta diyakini super efisien karena tidak ada lagi pembangunan fasilitas olahraga yang baru. Oegroseno merujuk kepada UU baru 11/2022, sehingga secara tersurat dan tersirat KONI bisa intervensi, demikian pula sebaliknya KOI sebagai representasi IOC bisa intervensi ke KONI

Intinya, PON di Jakarta bisa zero rupiah lantaran semua venue olahraga di Jakarta sudah dirawat dengan baik secara berkala setiap tahun dengan anggaran APBN untuk area venue GBK dan juga APBD untuk sarana yang dibangun Pemda DKI Jakarta. Para atlet dari seluruh provinsi juga bisa menikmati hasil pembangunan di Ibu kota.

Baca Juga

1. Bintang Mahaputera

Ketua Umum PP PTMSI, Komjen Pol (Purn) Oegroseno.

Selain wacana PON Jakarta, Oegroseno juga melontarkan gagasan yang tak kalah strategis. Sudah saatnya Presiden RI memberikan penghargaan Bintang Mahaputera kepada Ketum induk organisasi cabor yang telah berjasa mencetak atlet berprestasi di ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. 

Oegroseno menyebutkan bahwa ada beberapa cabang olahraga yang mencatatkan kesuksesan besar karena mampu melampaui target di ajang SEA Games 2023. 

Baca Juga

"Nah Ketumnya patut mendapat penghargaan Bintang Jasa Mahaputera karena telah mengharumkan nama bangsa dan negara dengan berkumandangnya lagu kebangsaan Indonesia Raya serta berkibarnya bendera merah putih di SEA Games 2023," cetus Oegroseno. 

Pemerintah melalui Menpora, KONI, dan KOI, hanya memfasilitasi dan melayani atlet berangkat dan pulang. Tapi, pejuang yang menciptakan atlet berprestasi adalah para Ketua Umum induk organisasi cabor PP/PB. 

Baca Juga

"Selama ini yang muncul ke permukaan seolah-olah Kemenpora, KOI, dan KONI yang dianggap berhasil dan mendapat pujian dari pemerintah," tandas Oegroseno. 

KONIKementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)PP PTMSIPekan Olahraga Nasional (PON)Berita Olahraga

Berita Terkini