Kesalahan fatal panitia SEA Games 2017 membuat Menpora mempertanyakan kesiapan dan pertanggungjawaban Malaysia selaku tuan rumah. Insiden bendera terbalik di buku panduan pelaksanaan event dua tahunan itu membuat geram Gatot S Dewa Broto, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora).
Hal itu bermula ketika Menteri Pendidikan dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi mengomentari kesalahan tersebut lewat akun Twitter pribadinya. Gatot lantas ikut buka suara terkait keteledoran fatal itu.
Pembukaan #SEAgame2017 yg bagus tapi tercederai dg keteledoran fatal yg amat menyakitkan. Bendera kita....Merah Putih. Astaghfirullaah... pic.twitter.com/k92SlDdBqB
— Imam Nahrawi (@imam_nahrawi) 19 Agustus 2017
"Setiap negara tuan rumah harus sensitif terhadap simbol dan lambang-lambang negara, karena ada aturan konvensi internasional tentang itu. Sebagai ilustrasi, jika Indonesia punya gawe, selalu berkonsultasi dengan Ditjen Protokol dan Konsuler Kemlu dengn tujuan untuk memastikan seluruh prosedur kenegaraan dan protokoler pemasangan bendera dan lagu-lagu kebangsaan tidak menyalahi prosedur," ketus Gatot.
Menanggapi kejadian ini, Gatot meminta Chief de Mission (CDM) Indonesia mengulik klarifikasi dari Organizing Committee (OC) Malaysia terkait kesalahan tersebut. Bila banyak alasan, maka sudah hak bagi Indonesia untuk ajukan nota keberatan.
Imam Nahrawi dan Gatot S Dewabroto memanjatkan doa dalam acara halal bihalal."Dalam tahap pertama, CDM Indonesia bisa mengajukan nota permintaan klarifikasi pada OC Malaysia, mengapa hal itu terjadi. Jika terungkap faktanya (ada kemungkinan mereka berkilah macam-macam alasan), maka Indonesia melalui KBRI bisa mengajukan nota keberatan, mulai dari yang soft hingga yang hard tergantung tingkat kesalahan mereka," tambahnya.
"Bagaimanapun juga Malaysia bukan sekali ini jadi tuan rumah event olahraga internasional, sehingga harusnya sensitif," kata Gatot lagi.
Kendati demikian, Gatot berharap agar tak satu pun kontingen Indonesia yang terpancing isu sensitif ini. Ia meminta kepada seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara prosedural.
"Kepada atlet diminta tidak terganggu apapun bentuk provokasinya, karena harus tetap fokus pada prestasi. Biarlah urusan politis itu diselesailan sesuai prosedur pimpinam kontingen dan KBRI. Kami yakin baik Bu Puan dan Pak Imam tentu wise dalam menyelesaikannya," imbuhnya mengakhiri dan penuh harap.