Bukan semata-mata Tinton mengeluarkan pernyataan seperti itu. Sebab, sebelumnya Ketua Umum PP IMI (Ikatan Motor Indonesia) Nanan Soekarna yang menyatakan bahwa gelaran balap MotoGP Indonesia sebaiknya tidak menggunakan dana APBN.
“Sekarang jembatan antara pabrikan dengan users, test drive, Quality Control dimana? Di Sentul kan, kalau sentul tidak dibantu pemerintah mau kemana? Yang menikmati keuntungan siapa, pemerintah kan. Dengan pajak PPN 10 persen segala macam,” ujar Tinton saat ditemui di Kemenpora.
Tinton juga menilai, untuk saat ini balap motor lebih banyak peminatnya ketimbang F1, hal itu dia contohkan saat Korea Selatan berhenti dari ajang F1 dan fokus pada balapan motor. Beralihnya F1 ke balapan motor dinilai Tinton juga tidak ada ruginya.
“Sekarang orang sudah ganti F1 ke motor, terus lihat ruginya apa, tidak ada ruginya. Ada Moto3, Moto2, ada MotoGP. Tiga-tiganya ini kita punya asset. Jadi setiap penyelenggaraan kita mendapat wild card, tiga di Moto3, tiga di Moto2,” sambungnya.
Sebelumnya, pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), dan pihak Sirkuit Sentul bersedia sebagai tuan rumah MotoGP 2017. Namun, Sirkuit Sentul harus melewati beberapa persyaratan dahulu agar mampu menyelenggarakan balap motor paling bergengsi itu.