INDOSPORT.COM - Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus menghimbau pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) seiring bocornya data pribadi Presien Joko Widodo.
Pembahasan RUU PDP ini sendiri sejatinya telah berlangsung lama. Namun, hingga saat ini belum disahkan. Dengan hebohnya kasus yang menimpa Jokowi, Guspardi pun meminta agar RUU ini segera dipercepat.
"Sebenarnya sudah lama dibahas bersama DPR. Tetapi terkendala karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi," terang Guspardi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Menurut Guspardi, Pemerintah seharusnya menunjukkan niat baik untuk menyetujui keberadaan lembaga pengawas otoritas pengelola data pribadi yang kuat dalam RUU PDP.
"Percepatan pengesahan RUU ini seharusnya disegerakan. Supaya kebocoran data tidak terus berulang dan merugikan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat," ujarnya.
Politikus PAN ini juga meminta pihak aparat keamanan harus segera melakukan investigasi dan menuntaskan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mengambil data itu.
"Pelaku harus bisa dimintai pertanggung jawabannya dari sisi hukum dan diungkap apakah ada bentuk pencurian data atau motif lainnya di balik itu. Jika jatuh kebijakan yang tidak bertanggung jawab sangat mungkin disalahgunakan," tegasnya.
Sebelumnya, seorang warganet mengunggah foto yang menunjukkan surat keterangan vaksinasi Covid-19 di Twitter. Ternyata, surat keterangan vaksinasi Covid-19 itu milik Presiden Jokowi bisa dilihat secara umum melalui PeduliLindungi.
Dari unggahannya tersebut, terpampang jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) juga terpampang tanpa disensor oleh pengunggahnya.
Kementerian Kesehatan menjelaskan, data vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi) di aplikasi PeduliLindungi sempat bocor. Namun, kini Kemenkes berhasil mengamankan data penting pejabat negara, termasuk data vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi.
Hal itu diungkapkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (3/9/2021).
"Pertama kami sampaikan tadi malam kami terinfo masalah ini, tapi sekarang sudah dirapihkan sehingga data para pejabat ditutup," kata Budi.
Baca berita asli di AkuratCo
Disclaimer : Artikel ini adalah kerja sama antara Indosport.com dengan AkuratCo Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari AkuratCo.