Solusi Mahfud MD untuk Kasus Dugaan Bisnis PCR Luhut dan Erick Thohir
INDOSPORT.COM - Menko Polhukam, Mahfud MD, mempersilakan masyarakat mengaudit bisnis PCR yang diduga melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
Meski begitu, ia juga mendorong khalayak untuk melihat kembali ke belakang saat pandemi Covid-19 awal-awal merebak di Indonesia.
“Waktu itu, masyarakat seperti terteror dengan horor Covid. Alat kesehatan tidak ada, masker hilang dari pasar karena ditimbun oleh pedagang gelap dan dijual dengan harga puluhan kali lipat,
“Rumah sakit banyak yang menolak pasien Covid-19 karena jika pernah menerima pasien Covid bisa dijauhi orang," kata Mahfud MD dalam siaran pers, Minggu (14/11/21).
Dia mengungkapkan, dulu orang terkena Covid-19 dianggap aib dan membahayakan sehingga dijauhi dan dijauhkan bukan hanya dari masyarakat tapi juga dari keluarganya.
Di masyarakat, kata dia, terjadi pengambilan paksa jenazah, baik di rumah sakit maupun di tempat pemakaman. Obat tidak ada, alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan juga tidak memadai.
“Pemerintah berebutan dengan negara-negara besar yang juga panik, untuk membeli APD dan obat-obatan. Kontroversi antara dokter, ahli agama, sosiolog juga semakin membuat masyarakat panik,” katanya lagi.
Dalam situasi seperti itulah presiden menyerukan kebangkitan, tenang, berusaha secara kreatif untuk saling bantu menanggulangi Covid-19.
Perguruan tinggi diminta melakukan penelitian, membuat vaksin, obat, dan APD. Atas seruan presiden itu, muncullah kegiatan industri masker di berbagai daerah, muncul obat-obatan tradisional.
Bermunculan pula hasil penelitian kreatif dari berbagai kampus. Dalam situasi itu pula banyak kelompok masyarakat merespons seruan DPR, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir yang mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (SGI).
Semula LBP, Erick Thohir dan kawan-kawan membentuk sebuah yayasan untuk membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat test Covid. Yayasan tersebut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Yayasan ini melakukan kegiatan antara lain, pengadaan PCR yang distribusinya ada yang berbayar dan ada yang digratiskan.
“Saya tak bermaksud membela LBP dan Erick, saya hanya menjelaskan konteks kebutuhan ketika dulu kita diteror dan dihoror oleh Covid-19, dan ada kebutuhan gerakan masif untuk mencari alat test dan obat,
“Silakan terus diteliti, dihitung, dan diaudit. Masyarakat juga punya hak untuk mengkritisi. Nanti akan terlihat kebenarannya,” tandas Mahfud MD dalam webinar yang dihadiri oleh rektor dan beberapa guru besar UGM itu.
Sekarang kita sudah bisa bernapas lega dan bersyukur, bahwa selain sudah konstitusional, kebijakan dan langkah pemerintah dalam menghadapi Covid-19 juga cukup efektif.
Di dunia internasional, penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai termasuk yang terbaik. Meski begitu, Mahfud juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menaati prokes karena pandemi masih belum selesai.
Baca berita asli di Akurat.co