Duduk Masalah PB Djarum dengan KPAI: Efek Bom Waktu
INDOSPORT.COM - Gejolak panas tengah menghampiri sektor olahraga bulutangkis Indonesia, menyusul adanya keputusan mengejutkan dari PB Djarum yang merupakan salah satu klub penghasil atlet bulutangkis handal Tanah Air.
Melalui Program Direktur Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, PB Djarum menyatakan pamit dari kegiatan rutin mencari bakat muda untuk dibina dalam program Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis.
Alasannya, PB Djarum dituding telah melakukan ekploitasi terhadap anak-anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena di baju para peserta terdapat tulisan Djarum yang identik dengan merek dagang perusahan rokok.
Hal tersebut dianggap oleh KPAI sebagai sebuah promosi berkedok audisi, dan melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
"Ketika anak-anak dikenakan kaus, dengan tulisan Djarum, ini secara tidak langsung juga mengenalkan brand Djarum kepada anak-anak kita yang belum tentu dia tahu awalnya. Bisa saja beranggapan Djarum itu bisa alat suntik maupun menjahit," kata Ketua KPAI, Susanto saat ditemui awak redaksi berita olahraga INDOSPORT pada Selasa (10/09/19).
Dasar hukum itulah yang kemudian membuat KPAI ditambah adanya pengaduan tentang ekploitasi dari 10 lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bergerak dengan melayangkan teguran yang dialamatkan kepada pihak PB Djarum untuk mengevaluasi kegiatan audisinya.
PB Djarum pun lalu merespons untuk menghilangkan tulisan Djarum di bagian kaus depan anak, ketika menggelar audisi di Purwokerto pada 08 September 2019 lalu. Dan yang mengejutkan, PB Djarum juga menyatakan ini akan menjadi audisi terakhir.
"Sesuai dengan permintaan pihak terkait, pada audisi kali ini kita menurunkan semua brand PB Djarum. Karena dari pihak PB Djarum sadar untuk mereduksi polemik itu kita menurunkannya," jelas Yoppy Rosimin di laman resmi PB Djarum beberapa waktu lalu.
"Kedua, kaos yang dibagikan kepada anak-anak tidak akan kami bagikan lagi seperti sebelumnya, dan mereka akan memakai kaos asal klubnya masing-masing. Kita sudah memutuskannya, tidak ada deal-dealan lagi, diterima atau tidak, kita sudah memutuskan seperti itu," sambungnya.
"Kemudian pada audisi kali ini juga saya sampaikan sebagai ajang untuk pamit sementara waktu, karena di tahun 2020 kita memutuskan untuk menghentikan audisi umum ini," tegas Yoppy.
Duduk Masalah
Hebohnya konflik antara PB Djarum dengan KPAI ini sendiri bisa dibilang merupakan efek bom waktu, dari polemik berkepanjangan yang sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu.
Komisioner KPAI bidang Kesehatan, Sitti Hikmawatty mengatakan permasalahan ekploitasi anak dalam audisi umum ini sudah berembus sejak tahun 2018. Pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan PB Djarum, membahas ihwal tersebut.
"Awal mulanya kita temukan adanya dugaan ekploitasi dari tim pengawasan di lapangan, dan laporan dari 10 lembaga karena produk rokok itu tidak boleh dianggap bahan yang bersahabat."
"Berangkat dari situ, kita meminta kepada pihak PB Djarum untuk melakukan evaluasi (untuk audisi tahun 2019)," kata Sitti saat ditemui awak INDOSPORT di ruang kerjanya, di kantor KPAI pada Rabu (11/09/19).
Namun, ternyata Audisi Djarum Beasiswa Bulutangkis pada Juli untuk tahun 2019 yang pertama diadakan di Kota Bandung, tidak ada perubahan dan menilai tetap terjadi eksploitasi anak.
"Karena kita sudah melayangkan terguran waktu itu, maka kita buat surat ke Djarum Foundation pasca Audisi di Bandung untuk menghentikan kegiatan audisi selanjutnya di beberapa kota pada 29 Juli 2019," papar Sitti.
Kemudian surat tersebut viral di media sosial, dan membentuk opini seolah KPAI secara sepihak ingin menghentikan pencarian bakat tersebut. Padahal menurut Sitti, surat tersebut dibuat lantaran PB Djarum tidak melakukan perubahan format sebagaimana yang sudah diminta jauh-jauh hari.
Setelah surat 29 Juli itu, KPAI juga langsung menggelar rapat lintas kementerian yang dihadiri oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta BPOM.
Hasilnya melahirkan 6 butir kesepakatan, salah satunya adalah setuju bahwa pengembangan bakat dan minat anak di bidang olahraga bulutangkis harus terus dilakukan, tanpa menggunakan anak sebagai media promosi.
"Kita juga sudah memanggil pihak PB Djarum serta panita pada 7 September 2018. Kita juga datang ke Kudus, pada saat itu mereka tengah menggelar final audisi di 8 September. Dan pada bulan November, mereka baru memenuhi panggilan," tambahnya.
Pertemuan ini juga diaminkan oleh Program Direktur Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin. Ia mengatakan memang sering bertemu dengan KPAI sejak 2018.
"Jadi kita sudah sering bertemu. Awalnya di 2018 setelah audisi final di Kudus, kita dipanggil KPAI. Kita dianggapnya mengeksploitasi anak. Kita dianggapnya memasang logo. Kita dianggap eksploitasi anak," kata Yoppy kepada wartawan di Kudus, Senin (09/09/19).
Namun PB Djarum menegaskan bahwa keputusan menghentikan audisi ini bukan semata-mata bentuk dari kekecewaan. Lebih lanjut, Yoppy juga menjelaskan meski audisi telah distop, akan tetapi pembinaan atlet masih terus berjalan. Saat ini ada sekitar 180 atlet yang tengah dibina PB Djarum.