Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak mempermasalahkan niat Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi maju dalam bursa calon Gubernur Sumatera Utara. Baginya itu merupakan hak politik Edy.
Namun meski memberikan lampu hijau, Kemenpora tetap memberikan catatan kecil bagi pria yang menjabat Ketua umum PSSI ini. Seperti diutarakan oleh Sesmenpora, Gatot S Dewa Broto, bahwa setidaknya Kemenpora memberikan dua syarat untyk Edy.
"Itu hak beliau (soal calon Gubernur Sumut 1), itu hak politik dia. Kami tidak dalam kapasitas menahan dia," ucap Gatot, saat ditemui di Kantor Kemenpora, Rabu (22/11/17).
Imam Nahrawi dan Edy Rahmayadi dalam membahas Sepakbola Nasional. Herry Ibrahim/INDOSPORT"Tapi sepakbola itu punya kompleksitasnya sendiri. Dan itu tak bisa di-handle kayak doing business as usual. Makanya kami hanya saran. Kalau menetapkan, kami salah. Kembali lagi ke statuta PSSI. Kalau kami sarankan, lebih baik memilih."
"Terserah beliau. Tapi kalau beliau mengatakan saya sanggup dua-duanya, kembali kami sarankan kalau bisa dituangkan secara tertulis. Bahwa misalnya, "saya bersedia merangkap, namun bila dalam turnamen failed, saya komitmen untuk berhenti" itu misalnya," beber Gatot.
Bukan tanpa alasan bagi Gatot untuk Edy menuangkan kemampuannya dalam hitam di atas putih. Baginya itu menjadi bukti otentik bagi Edy untuk masyarakat luas.
"Supaya publik menghargai beliau. Bahasa kita itu harus tertuliskan. Kalau engga, bisa saja mengelak. Tapi itu saran kami," tutup Gatot.