INDOSPORT.COM - Mantan direktur utama TVRI, Helmy Yahya, membongkar segalanya usai pihak Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik televisi terkait melakukan pemecatan secara sepihak pada dirinya, Kamis (16/1/20).
Helmy awalnya membeberkan kronologis pemecatan dirinya yang terbilang secara mendadak. Pasalnya sebelum ini pria berusia 57 tahun tersebut hanya mendapat laporan penonaktifan kinerja pada tanggal 4 Desember 2019 lalu.
"Tanggal 4 Desember 2019 saya dinonaktifkan. Saya kaget, oleh karena itu tanggal 5 Desember saya melakukan perlawanan dengan mengatakan jika surat keterangan (SK) itu tidak sah," ucap Helmy dilansir laman resmi Antara.
Berbagai alasan yang tidak jelas itu dianggapnya sangat tidak layak mendasari penonaktifan sebagai direktur utama TVRI. Alhasil sempat dilakukan mediasi sejumlah pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan dirinya diminta tidak membocorkan ini ke publik lewat media manapun.
"Saya menjawab SK 27 halaman dengan lampiran 1200 halaman, dan itu tidak main-main. Lima direksi utama TVRI juga sudah mendukung langkah saya karena tindakan operasi yang kami jalankan sudah diputuskan secara kolektif kolegial," tutupnya.
Meski demikian pihak Dewan Pengawas (Dewas) tetap mementahkan usaha Helmy untuk tetap bertahan di TVRI. Alasannya sendiri diungkapkan Apni Jaya Putra selaku Direktur Pemberitaan TVRI yang menyebut jika hal ini dikarenakan tayangan hak siar langsung Liga Inggris yang tidak tertib administrasi.
Dewas berdalih gara-gara Helmy, TVRI telah mengalami perubahan pola acara dan anggaran sehubungan dengan penayangan Liga Inggris tersebut. Mereka pun mengingatkan penayangan kompetisi sepak bola kasta teratas Inggris itu juga harus memiliki nilai nasionalitas untuk membangun sepak bola dalam negeri.
"Semua stasiun di dunia tentu ingin memiliki sebuah program killer konten atau lokomotif konten yang membuat orang menonton. TVRI karena kepercayaan orang, karena jangkauan kami lima kali lipat dari tv lain, akhirnya kami mendapatkan kerja sama dengan Mola TV untuk menayangkan Liga Inggris, " jelas Helmy.
Sementara pengadaan atau sewa alat untuk kepentingan Liga Inggris diharapkan Dewas agar sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan keuangannya. Meski demikian tentu keputusan Dewas ini menyajikan tanda tanya besar.