INDOSPORT.COM - Walikota Solo, Gibran Rakabuming, mempertanyakan keputusan penolakan Israel di Piala Dunia U-20 2023 setelah persiapan Indonesia sudah mencapai tahap akhir. Hal ini tak sesuai komitmen perjanjian penandatanganan saat pengajuan sebagai tuan rumah.
Ketika Indonesia mengajukan pencalonan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2019 lalu, ada salah satu dokumen yang sudah dipenuhi.
Dokumen itu adalah penandatanganan perjanjian sebagai tuan rumah oleh pemerintah Indonesia. Ada enam kepala daerah yang ikut tanda tangan.
Mereka adalah Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Herman Deru (Gubernur Sumatera Selatan), I Wayan Koster (Gubernur Bali), Gibran Rakabuming (Walikota Solo) dan Eri Cahyadi (Walikota Surabaya).
Dari enam nama itu, tiba-tiba pada 14 Maret 2023 lalu, Wayan Koster mengirimkan surat yang berisi penolakan kehadiran Israel. Gara-gara penolakan itu, FIFA bereaksi dengan membatalkan drawing yang sejatinya dihelat 31 Maret 2023.
Gibran Rakabuming mempertanyakan penolakan yang baru dilakukan sekarang. Harusnya sikap itu sudah dilakukan sejak 2019 agar pemerintah bisa mencari opsi atau sekalian tak mengajukan diri sebagai tuan rumah.
"Nek dipermasalahke, haruse diprotes kat ndek mbek ndek mben, ngopo lagi saiki (Kalau dipermasalahkan, harusnya diprotes dari dulu-dulu, kenapa baru sekarang)," kata Gibran, Selasa (28/3/23).
Gibran sebagai salah satu sosok yang sudah tanda tangan memegang komitmennya. Ia tanggung jawab penuh ketika sudah menyetujui sebuah hal, termasuk ketika Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
"Aku sudah tanda tangan, kewajibannya seperti apa, aku sih komitmen. Apa yang aku tandatangankan, itu komitmen,"tegas Gibran.
"Nek rapengen dadi tuan rumah rasah dadi tuan rumah (kalau tidak ingin jadi tuan rumah tidak usah jadi tuan rumah). Lagi protes saiki (baru protes sekarang)," lanjut Gibran.