4 Asprov yang Dukung Kemenpora dan Kecewa Terhadap PSSI
Sebelumnya sebanyak 31 Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menolak rencana Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB). Namun kini Asprov PSSI DKI justru kesal dengan PSSI karena tak menjadi tuan rumah Pra PON.
Hal itu terjadi ketika penunjukan tuan rumah pertama kali dimulai di Jawa Timur yang kemudian mengundurkan diri. Namun, alih-alih ditunjuk menjadi tuan rumah karena sudah menyatakan siap sebagai tuan rumah, PSSI malah menunjuk Jawa Tengah sebagai tuan rumah.
Terkait kekesalan Asprov PSSI DKI terhadap induk cabang oahraga sepakbola tertinggi di Indonesia tersebut, INDOSPORT mencoba merangkum beberapa Asprov lainnya yang malah mendukung kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
1. Asprov PSSI DKI Jakarta
Baru-baru ini Asprov PSSI DKI merasa diperlakukan secara tidak adil oleh induk mereka, PSSI karena memilih Jawa Tengah sebagai tuan rumah Pra PON XIX/2015 setelah tuan rumah sebelumnya, Jawa Timur tiba-tiba mengundurkan diri sebagai tuan rumah Zona Jawa cabang olahraga sepakbola.
Padahal sebelumnya, Asprov PSSI DKI sudah mengajukan diri sebagai tuan rumah Pra PON zona Jawa.
“Kami meminta PSSI untuk menarik surat penunjukan Jawa Tengah sebagai tuan rumah Pra PON XIX/2015. Kemudian dilanjutakan menyayangkan sikap kesewenang-wenangan PSSI yang tidak merespon permintaan anggotanya tentang penunjukan tuan rumah Pra PON tanpa proses terbuka dan benar,” ujar Muchlas Rowi selaku Sekjen Asprov PSSI DKI.
2. Asprov PSSI Jawa Barat
Sebelumnya, Ketua Asprov PSSI Jawa Barat, Dudi Sutandi mendukung langkah Kemenpora RI untuk memberikan sanksi administratif kepada PSSI. Walau mendukung keputusan Kemenpora, Dudi juga meminta jaminan agar kompetisi nasional baik yang profesional maupun amatir tetap berjalan.
“Saya sebenarnya prihatin atas keputusan pemerintah yang membekukan PSSI, keputusan itu luar biasa. Tapi saya pikir, keputusan ini sebagai upaya keseriusan pemerintah menata PSSI agar lebih baik lagi.”
3. Asprov PSSI Jawa Timur
Dukungan hadir dari Asprov PSSI Jatim kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi terkait dihapuskannya laga kualifikasi cabang sepakbola pada PON XIX/2016 Jawa Barat.
Dukungan itu didapatkan Menpora karena Asprov PSSI Jatim melihat bahwa dengan dihapuskannya kualifikasi bertujuan supaya ada pemerataan untuk daerah-daerah yang belum pernah merasakan tampil di ajang PON.
“Memang, babak kualifikasi untuk menyaring kualitas dari tim, sehingga pertandingan cabang sepakbla di PON XIX/2016 benar-benar diikuti oleh tim terpilih. Tapi bukankah lebih baik menggunakan asas pemerataan, toh banyak daerah yang belum pernah mengikuti PON,” tandas Ketua Umum Asprov Jatim, Bambang Pramukantoro.
4. Asprov PSSI NTB
Dukungan serupa datang dari ranah timur Indonesia, kali ini Asprov PSSI NTB juga mendukung rencana Menpora Imam Nahrawi yang ingin menghapuskan sistem kualifikasi PON. Karena Asprov NTB melihat hal tersebut pastinya akan menguntungkan bagi semua daerah yang tidak masuk kategori unggulan, karena tanpa kualifikasi bisa langsung lolos.
“Kalau dari Asprov NTB sendiri silakan jika memang seperti itu (tanpa kualifikasi), tentunya kami sangat mendukung. Kalaupun tetap kualifikasi juga tidak masalah,” jelas Sekretaris Umum Asprov NTB, Muhazzam.