Pengamat Militer: Jika Benar Oknum TNI, Harus Ditindak agar Jera

Kerusuhan antar suporter yang pecah selepas laga Persita Tangerang menghadapi PSMS Medan dalam laga yang berlangsung di Stadion Mini Persikabo, Cibinong, Kabupaten Bogor Rabu (11/10/17) kemarin memakan korban. Setidaknya sebanyak 17 suporter Persita menderita luka-luka. Tak sampai di situ, seorang suporter, Banu Rusman meninggal dunia atas insiden tersebut.

Menanggapi kejadian ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid sangat meyayangkan hal ini terjadi. Bahkan bagi dia bila pelaku benar dari anggota TNI harus diusut tuntas.

"Siapapun yang melakukan tindakan kekerasan baik warga sipil atau aparat keamanan atau anggota TNI harus dinvestigasi dan diproses hukum dengan adil," jelas dia.

Usman menambahkan  pihak kepolisan harus berani mengusut kejadian ini hingga tuntas. Meskipun dia akui hal ini akan terkendala bila memang benar pelaku pengeroyokan tersebut dilakukan anggota TNI. 

"Kalau benar anggota TNI yang melakukan, atasannya harus menindak. Perbuatan ini masuk pidana tentu polisi wajib hukumnya melakukan pengusutan." kata Usman. 

"Biasanya kalau dilakukan oleh anggota TNI akan diambil alih oleh Polisi Militer dan dilakukan penghukuman internal saja, di mana biasanya hukuman disiplin dan peringanan saja," ucap Usman kepada INDOSPORT, Kamis (12/10/17).

Namun Usman sedikit pesimistis kasus ini akan selesai diselidiki. Bukan tanpa alasan bagi Usman bila kejahatan pidana dilakukan oleh oknum TNI akan cepat menguap, sebab hal itu akan memalukan suatu instansi pemerintahan.

"Karena biasanya akan dianggap mempermalukan kelembagaan makanya ditutupi. Di luar itu budaya kekerasan yang sangat serius terhadap masyarakat sipil gak pernah ada pertanggungjawaban hukuman yang memadai," jelas dia.

Kini Usman pun menanti akan hukuman tegas yang akan diterima. Terlebih bila benar pengeroyokan tersebut dilakukan oleh oknum TNI. Sebab bagi Usman hukuman tegas saja yang dapat memutus rantai kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap sipil.

"Kalau untuk mencegah harus ada penghukuman itu penting. Harus tegas siapa yang melanggar hukum harus sadar hukum apalagi aparat negara makanya harus menunjukkan kepatuhan yang tinggi," tutup dia.