PSSI Nilai Timnas Indonesia Beruntung Kualifikasi Piala Dunia Ditunda
INDOSPORT.COM - Ketum PSSI, Mochamad Iriawan menilai penundaan laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia menguntungkan Timnas Indonesia.
Menurutnya, penundaan itu bisa dimanfaatkan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae Yong untuk lebih mempersiapkan tim.
Sejumlah laga Timnas Indonesia memang terpaksa mengalami penundaan. Hal ini tak lepas dari maraknya penyebaran virus COvid-19 atau virus corona yang sudah menjadi perhatian dunia.
Dengan kasus ini, dua laga Timnas Indonesia di ajang lanjutan Kualifikasi Piala Dunia terpaksa ditunda, yakni pertandingan yang rencananya akan digelar pada Maret diundur ke Oktober dan laga Juni mundur ke November.
Dengan demikian, laga Timnas Indonesia melawan tuan rumah Thailand yang telah dijadwalkan pada 26 Maret 2020, ditunda menjadi 8 Oktober 2020.
Demikian pula laga kandang Timnas Indonesia melawan Uni Emirat Arab yang awalnya tanggal 31 Maret 2020, diubah menjadi tanggal 13 Oktober 2020.
"Tentu menguntungkan, dia bisa melihat pertandingan Liga 1 dan dapat referensi pemain baru yang bisa dipanggil ke Timnas Indonesia," kata Iriawan.
"Di satu sisi adanya penundaan ini kita mendapatkan waktu supaya Shin Tae-yong fokus mencari pemain," tambah pria yang kerap disapa Iwan Bule ini.
Jika tidak ada perkembangan terkait penyebaran virus corona (Covid-19), PSSI akan tetap memanggil pemain untuk pemusatan latihan (TC) pada 16 Maret 2020 mendatang.
PSSI masih menunggu instruksi dari pemerintah terkait antisipasi penyebaran virus dalam kegiatan sepak bola.
"Ini kan jeda jadi kita akan panggil tim yang untuk TC. Kalau tidak ada perkembangan terkait virus corona kita akan panggil untuk TC," ujar Iwan.
Pemerintah sejauh ini belum mengambil tindakan lebih jauh dengan membatalkan kegiatan-kegiatan olahraga yang sedang berlangsung di Indonesia.
Kompetisi Liga 1 sendiri masih berjalan sesuai jadwal kecuali penundaan laga antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya yang tadinya akan digelar 7 Maret. Penundaan tersebut pun bukan dari pemerintah pusat melainkan dari Pemprov DKI Jakarta.