Pemerintah Inggris Bikin Pangeran Salman Kian Sulit Akuisisi Newcastle
INDOSPORT.COM – Akuisisi Newcastle United oleh Pangeran Mohammed Bin Salman yang didukung Arab Saudi terancam batal setelah pemerintah Inggris mengambil tindakan untuk mencegahnya terkait dengan masalah layanan streaming ilegal.
Sebelumnya pengambilalihan Newcastle oleh Pangeran Salman mendapat protes dari berbagai pihak. Protes keras hadir dari beberapa perusahaan swasta yang memegang hak siar Liga Inggris.
Alasannya, Arab Saudi dianggap mendukung operator layanan streaming ilegal bernama beoutQ untuk kawasan Timur Tengah. Sehingga, hal ini membuat beberapa pihak swasta selaku pemegang hak siar murka.
Kendati sebelumnya pihak pemerintah mengatakan tidak akan ikut campur dalam proses pengambilalihan Newcastle United, namun Menteri Pariwisata Inggris bernama Nigel Huddleston mengindikasikan akan menolak pelanjutan akuisisi tersebut.
“Kami telah menerima laporan tentang pelanggaran berkelanjutan atas hak kekayaan intelektual di Timur Tengah,” ujar Huddleston dikutip dari laman Mirror.
Senada dengan pernyataan Huddleston, Menteri Perdagangan, Graham Stuart, juga menuliskan pernyataan bahwa pihaknya dan Duta Besar Inggris untuk Arab Saudri telah mengangkat masalah ini.
“Menteri dan Duta Besar kami untuk Kerajaan Arab Saudi telah mengangkat masalah ini. Kami memahami penyiaran ilegal di satelit Arab Saudi melalui operator beoutQ telah berhenti. Hal ini diikuti tekanan dari Inggris, AS, negara-negara Eropa dan pemegang hak siar lainnya,” tulis Stuart.
Sehingga, hal ini membuat akuisisi Newcastle diyakini akan terancam batal meskipun Pangeran Salman dan Mike Ashley telah sepakat dengan pembelian saham kepemilikan sebesar 300 juta poundsterling (Rp5,3 triliun).
Akuisisi ini sejatinya telah berlangsung sejak April 2020 silam. Namun, pandemi corona dan banyak hal lain seperti penolakan dari aktivis HAM membuat pengambil alihan The Magpies tersendat.
Belum diketahui secara pasti bagaimana nasib Pangeran Mohammed Bin Salman dalam mengakuisisi Newcastle United. Namun yang pasti, pernyataan dari para Menteri terkait berpotensi menggagalkan harapan penggemar The Toon Army.