Bos PSIS Pesimistis Liga 1 dan Pilkada Bisa Berjalan Bersama
INDOSPORT.COM – Chief Executive Officer (CEO) PSIS Semarang, Alamsyah Satyanegara Sukawijaya atau yang kerap disapa Yoyok Sukawi mengaku pesimis apabila kompetisi Liga 1 2020 segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Apalagi dalam waktu dekat ini, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sehingga saat ini merupakan waktu calon-calon kepala daerah melaksanakan kampanye.
Menurut Yoyok Sukawi, dalam sejarah di Indonesia, perpolitikan dan dunia sepak bola tidak pernah jalan berbarengan sehingga ada yang dikorbankan dalam hal ini dunia kulit bundar Tanah Air.
“Sejarah membuktikan, saat mendekati Pilkada sangat sulit berjalan bareng dengan sepak bola. Selama ini setiap klub yang kotanya mau Pilkada pasti tidak dapat izin. Apalagi kalau berjalan serentak seperti sekarang,” tandas Yoyok Sukawi saat acara webinar dengan Jurnalis Olahraga Yogyakarta (JOY) akhir pekan lalu.
Pria yang dulu pernah menjabat sebagai Manajer PSIS ini juga menambahkan bahwa klubnya pada masa lalu juga sempat harus menjalani laga usiran ketika Pilkada atau Pemilu berlangsung. Pengalaman tersebut semakin membuat Yoyok Sukawi pesimistis apabila Liga 1 dan Liga 2 akan segera dilanjutkan dalam waktu dekat.
“Dulu waktu jaman Pilkada PSIS juga sempat harus mengungsi untuk homebase. Jadi memang situasinya sulit,” imbuh Yoyok Sukawi.
Komentar bos PSIS ini sebetulnya relevan dengan pernyataan pihak Kepolisian Republik Indonesia pada tengah pekan lalu.
Ketika itu, pasca-klub Liga 1 dan Liga 2 melaksanakan manager meeting di Yogyakarta, Polri melalui Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono telah menyampaikan bahwa selama masa kampanye Pilkada dan pandemi, Polri tidak akan memberikan izin terkait keramaian.
Pada 2019 silam ketika akan ada Pemilu untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPD dan Anggota DPR di Bulan April, maka kompetisi Liga 1 2019 juga molor pelaksanaannya dan baru berlangsung di Bulan Mei 2020 setelah proses pemungutan suara rampung dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).