Jika Liga 1 Diadakan 2021, Ini Kata Bos Persib soal Kontrak Pemain

INDOSPORT.COM - Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahyono, belum bisa memberikan komentar mengenai opsi perubahan nominal gaji pemain, pelatih dan official, jika aktivitas tim di liburkan. 

Menurutnya, manajemen hingga saat ini belum mengambil keputusan untuk meliburkan aktivitas skuat Maung Bandung. Karena, mereka akan melihat dulu surat keputusan dari PSSI mengenai kompetisi. 

Namun, Persib berpotensi diliburkan, jika kompetisi digelar pada Februari 2021. Pasalnya, persiapan ideal yang dibutuhkan klub sekitar enam sampai delapan pekan.

Sebagai informasi, PSSI berencana menggelar kembali kompetisi awal tahun 2021. Keputusan tersebut diambil, setelah Komite Eksekutif (Exco) PSSI secara aklamasi memutuskan menunda kompetisi Liga 1, 2, dan 3 pada tahun 2020, dalam rapat Exco PSSI secara sirkuler pada Rabu (28/20/20).

"Ya belum tahu, makanya kita tunggu bunyi suratnya seperti apa," kata Teddy. 

Selain itu jika kompetisi digelar awal tahun 2021, Teddy mengatakan, perjanjian kerja sama manajemen dengan pemain atau kontrak, mengikuti kalender kompetisi. Sehingga, komposisi pemain Persib kemungkinan tidak akan mengalami perubahan. 

"Gini, itu kan di setiap kontrak harus sampai dengan kompetisi selesai. Iya dong, kita kan mengikuti kompetisi bukan tahun kalender. Misalnya ada yang habis tanggal 31 Desember 2020, tapi jika kompetisi belum selesai pemain harus ngikutin," jelas Teddy. 

Sementara itu, setelah kompetisi dihentikan pada pertengahan Maret lalu, Persib sudah kembali mempersiapkan diri sejak awal Agustus. Lantaran, saat itu kompetisi Liga 1 2020 akan digulirkan kembali 1 Oktober 2020, namun dua hari menjelang kick off PSSI memutuskan untuk menunda.

Pada manager meeting yang digelar di Yogyakarta bersama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Selasa (13/10/20), seluruh klub sepakat untuk melanjutkan kompetisi pada 1 November 2020. 

Hanya saja, pihak kepolisian tidak memberikan izin keramaian, lantaran pandemi covid-19 di Indonesia masih tinggi dan fokus pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).