Komunitas Suporter Bali Sesalkan Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

INDOSPORT.COM - Komunitas suporter sepak bola Bali menyesalkan sikap Gubernur I Wayan Koster yang memicu pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Dia dinilai melakukan manuver politik melebihi kewenangan sebagai gubernur. 

Hal itu disampaikan Presidium Nasional Suporter Sepak bola Indonesia-Bali, I Gede Putu Sugiatmika. Ia mengatakan bahwa pembatalan Piala Dunia U-20 memicu kerugian negara secara umum, dan Bali secara khusus telah kehilangan potensi pemasukan ekonomi. 

"Pembatalan ini secara serta-merta mengancam eksistensi dari adik-adik kita yang membangun mimpi dari sepak bola dan semua pemain yang menggantungkan hidup secara ekonomi dari sepak bola," kata I Gede Putu Sugiatmika dalam keterangan persnya, Sabtu (1/4/23). 

"Putaran ekonomi dan kehilangan peluang untuk membangun kebanggaan dari sepak bola juga terdampak, terutama jika ancaman sanksi dari FIFA menjadi realisasi," cetusnya. 

Komunitas suporter Bali menggagas diskusi publik di Wantilan DPRD Bali, Renon, Denpasar, Bali, pada Sabtu (1/4/23) menyikapi pembatalan Piala Dunia U-20. 

Menurutnya,  meski tidak mampu merubah arah kegagalan menyelenggarakan Piala Dunia, lewat diskusi ini suporter ingin membangun kesadaran kepada para pihak yang berperan menggagalkan hajatan berskala internasional tersebut. 

Gede Putu Sugiatmika menambahkan, I Wayan Koster dinilai kurang memiliki kepekaan dan mencampuradukan manuver politik dengan olahraga. Pernyataan pertimbangan keamanan juga dikritisi suporter. 

"Dengan tak mengecilkan potensi gangguan keamanan yang mungkin muncul. Seakan negara tunduk dengan potensi gangguan keamanan menyusul kedatangan timnas Israel. Pandangan ini dinilai mengikis kebanggaan atas rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar," jelasnya. 

Menurut Gede Putu, Gubernur Bali secara sadar telah terlibat dalam situasi kegaduhan yang terjadi. Apalagi, tidak ada pernyataan dan sikap  menyesal sedikit pun dari Wayan Koster. 

"Dengan ini suporter menuntut pertanggung jawaban moril gubernur kepada publik bola. Agar meminta maaf secara terbuka. Untuk menghindari preseden buruk ke depan. Sebuah kebiasaan para pemangku kebijakan yang selalu mengorbankan sepak bola dalam setiap manuver politik," pungkasnya.